Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Pembangunan Nasional yang Kuat

Jakarta – Dalam upaya mendukung pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mempresentasikan kemajuan yang telah dicapai. Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan melibatkan berbagai aspek, termasuk penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang yang krusial untuk pelaksanaan PSN di sektor pangan.
Progres Penataan Ruang di Papua Selatan
Ossy Dermawan menjelaskan bahwa upaya Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan kawasan di Papua Selatan terdiri dari beberapa langkah strategis. Pertama, penyesuaian tata ruang telah berhasil dilaksanakan, dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan pada bulan Oktober 2025. Kedua, terkait dengan perencanaan rinci, dari total 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditargetkan, saat ini sudah ada empat RDTR yang telah disahkan melalui peraturan kepala daerah.
Integrasi Sistem dan Percepatan RDTR
Dari empat RDTR yang telah ditetapkan, tiga di antaranya telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kementerian terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dan memfasilitasi investasi di kawasan Papua Selatan. Hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Efisien
Pada Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Wamen Ossy juga menyoroti kemajuan dalam hal perizinan pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Di samping itu, terdapat tiga permohonan KKPR lainnya yang sedang dalam proses evaluasi.
KKPR yang telah diterbitkan tersebut akan difokuskan pada pengembangan kawasan pertanian, pelabuhan, dan perkebunan sawit. “Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung setiap permohonan KKPR yang diajukan, selama semua syarat yang diperlukan dapat dipenuhi,” ujar Wamen Ossy yang hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Ketahanan Pangan dan Potensi Papua Selatan
Provinsi Papua Selatan juga telah memenuhi syarat nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian yang sangat menggembirakan, yaitu 87,24%. Menurut Wamen Ossy, hasil ini merupakan modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan potensi yang dimiliki, Papua Selatan diharapkan bisa menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pengembangan kawasan di Papua Selatan memiliki fondasi tata ruang yang kokoh, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan mengakselerasi pembangunan daerah.
Partisipasi dan Kolaborasi dalam Rakortas
Rapat Koordinasi Terbatas ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juga hadir perwakilan Bupati Merauke dan para pejabat dari kementerian serta lembaga terkait lainnya.
Langkah Selanjutnya dalam Pembangunan
Dengan semua langkah yang diambil, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Papua Selatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Melalui kerjasama antar kementerian dan lembaga, diharapkan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dapat direalisasikan dengan baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan.
- Penyesuaian tata ruang yang telah dilaksanakan.
- Empat RDTR yang sudah disahkan.
- Tiga KKPR yang telah diterbitkan.
- Capaian 87,24% untuk KP2B.
- Komitmen untuk mendukung investasi di kawasan.
Dengan dukungan yang kuat dari Kementerian ATR/BPN dan kolaborasi lintas sektoral, masa depan Papua Selatan sebagai kawasan strategis di Indonesia semakin cerah. Pembangunan yang berlandaskan pada tata ruang yang baik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional.




